Selamat Datang di Blog Lanka Asmar

HAKIM PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Senin, 05 September 2011

Sejarah Peradilan Agama dari masa Kesultanan sampai sekarang

1. Periode Masa Kesultanan

    Masuknya agama Islam ke Indonesia, menggantikan tata hukum di Indonesia yang dahulunya sistem hukum Hindu yang berwujud (Pradata) tetapi juga masuk ke semua aspek kehidupan masyarakat. Meskipun hukum asli masih eksis keberadaannya, tapi hukum Islam telah dipegang oleh penganutnya terutama Hukum Keluarga.
     Pada masa pemerintahan Sultan Agung di Mataram ( 1613-1645) Pengadilan Pradata menjadi Pengadilan Serambi yang dilaksanakan  di serambi Mesjid. Pimpinan Pengadilan adalah beberapa orang ulama dari lingkungan pesantren dan penghulu. Sultan, tidak pernah mengambil keputusan bertentangan dengan pengadilan serambi.
      Pada masa Amunkurat I pada tahun 1645, Pengadilan Pradata kembali dihidupkan untuk mengurangi pengaruh ulama dalam pengadilan dan raja sendiri menjadi pimpinan Pengadilan. Pengadilan Serambi berwenang mengadili hukum keluarga  yaitu Perkawinan dan kewarisan.
         Pada masa Sultan Hasanuddin pengaruh agama Hindu sudah tidak berbekas lagi, karena di Banten sudah ada satu Pengadilan yang dipimpin (kadhi) sebagai hakim tunggal. Sedangkan di Cirebon, pengadilan dilaksanakan oleh 7 orang menteri yang mewakilii 3 sultan yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom dan Panembahan Cirebon, yang menjadi hukum acara adalah Undang-undang Jawa. Kitab Hukum yang digunakan adalah (Papakem Cirebon).
           Di Aceh hukum Islam menyatu dengan Pengadilan dan diselenggarakan dengan berjenjang. Tingkat pertama Pengadilan Tingkat Kampung dipimpin (Keucik) dan menangani perkara ringan. Sedangkan perkara berat diselenggarakan di Balai Hukum Mukim. Pengadilan Tingkat Banding adalah (uleebalang) dan dapat banding lagi ke (Panglima Sagi) dan Banding lagi ke Mahkamah Agung yang anggotanya terdiri (Malikul Adil, Orang Kaya Sri Paduka Tuan, Orang Kaya Raja Bandhara dan Fakih (ulama)).
2. Periode Penjajahan Belanda
        Belanda menginjakkan kaki di Indonesia pada tahun 1596 Masehi. Pada tahun 1602 Belanda mendirikan organisasi VOC. Di dalam akta pendirian terdapat hak untuk berniaga, memiliki tanah dan mengadakan perjanjian dengan raja-raja, dan yang menyangkut penegakan hukum adalah VOC bisa mengangkat hakim-hakim  untuk menjaga keamanan dan keadilan. 
Pada masa penjajahan Belanda terdapat 5 tatanan Pengadilan :
  1. Peradilan Gubernemen, tersebar di seluruh Hindia Belanda 
  2. Peradilan Pribumi, di luar Jawa dan Madura (Aceh, Tapanuli, Sumatera Barat, Jambi, Palembang, Bengkulu, Riau, Kalbar, Kalsel, Menado dan Sulawesi.)
  3. Peradilan Swapraja, di seluruh daerah, kecuali Pakualaman dan Pontianak
  4. Peradilan Agama, tersebar di daerah tempat berkedudukan Peradilan Gubernemen.
  5. Peradilan Desa, tersebar di daerah tempat Peradilan Gubernemen 
        Pada tanggal 29 November 1609, dikeluarkan Instruksi Gubernur Jenderal dengan Dewan Hindia yang isinya memerintahkan supaya Badan Pemerintahan tertinggi di Hindia menjadi Hakim dalam perkara pidana atau perdata. Pengadilan Agama hanya berwenang dalam urusan masalah keluarga saja.
         Setelah kekuasaan VOC berakhir pada tanggal 31 Desember 1799 dan dilanjutkan oleh Pemerintah Bataafse Republiek. Pada tahun 1804 Masehi ditetapkan suatu (regeringreglemen) yang intinya membiarkan susunan Pengadilan untuk Bumi Putera tetap tinggal menurut hukum  serta adat istiadat mereka. Pada tahun 1808 dikeluarkan instruksi yang bunyinya sebagai berikut :
".....sedangkan kepala-kepala ulama  tertulis Pendeta mereka dibiarkan untuk memutus perkara tertentu dalam bidang PERKAWINAN dan KEWARISAN"..
              Pada tahun 1820 Masehi melalui Staablat 1820  No. 24 pasal 13, Pemerintah Belanda mulai mencampuri urusan yang berkaitan dengan Hukum Acara.
          Pada tahun 1830 Masehi di Jawa dan Madura, Pengadilan Agama ditempatkan di bawah pengawasan Pengadilan kolonial yaitu (landraad/Pengadilan Negeri). Hanya Landraad yang berkuasa untuk memerintahkan pelaksanaan keputusan Peradilan Agama. Pengadilan Agama tidak berwenang menyita uang dan merupakan satu-satunya peradilan dalam bidang Hukum Perseorangan. Pada mulanya pemerintah Belanda tidak mau mengatur Pengadilan Agama, tetapi pada tahun 1882 dikeluarkan (Penetapan Raja Belanda yang dibuat dalam Staatsblad 1882 Nomor 152) yang mengatakan bahwa peradilan Agama dinamakan Priesterrad atau Majelis Pendeta. Menurut Notosusanto (1963 :6) penamaan tersebut keliru, karena Islam tidak mengenal kependetaan.
        Pada zaman VOC kedudukan hukum Islam yang ada di masyarakat diakui. Oleh VOC hukum Islam dikompilasikan dalam buku (COMPENDIUM FREIJER). Namun demikian ada juga beberapa orang Belanda yang berkeinginan menghilangkan pengaruh Islam dalam masyarakat Indonesia. Keinginan itu didorong oleh anggapan bahwa hukum Eropa jauh lebih baik dari hukum Indonesia. Mr. Scholten  van Oud Harleem (Ketua Komisi Penyesuaian UU Belanda)  merasa khawatir dan menyarankan agar tetap berlaku hukum agama serta adat istiadat Indonesia.

 3. Masa Penjajahan Jepang
       Usaha memulihkan wewenang Pengadilan Agama ditentang oleh golongan nasionalis. Abikusno (golongan Islam) berpandangan kewenangan Pengadilan Agama di bidang kewarisan harus dipulihkan dan harus digaji oleh pemerintah. Sedangkan Supomo, golongan nasionalis berpandangan  negara yang sekuler harus modern dan tidak perlu berdasarkan Islam. Apabila Pengadilan Agama tidak dapat dihapuskan, maka jabatan penghulu dalam instansi sipil harus dihapus.

4. Sesudah kemerdekaan
            Berdasarkan aturan Peralihan pasal II UUD tahun 1945 , khusus Peradilan Agama masih tetap berlaku, hanya saja pembinaan dari Departemen Kehakiman dipindahkan ke Departemen Agama berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 5/SD/1946. Upaya memasukkan peradilan agama menjadi satu dengan Peradilan Umum melalui UU No. 19 tahun 1948 tidak pernah terwujud, karena UU tersebut tidak pernah dinyatakan kapan berlakunya sehingga muncul UU  Darurat No. 1 Tahun 1951. Kemudian keluar PP 45 tahun 1957  pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah untuk luar Jawa dan Madura  dan Kalimantan Selatan.Kemudian keluar Peraturan Menteri Agama No. 58 tahun 1957 dan Peraturan Menteri Agama No. 4 dan 5 Tahun 1958 Peraturan Menteri Agama no  25 Tahun 1959. 
              Kemudian di Jawa didirikan Peradilan Agama berdasarkan KMA  No. 91 tahun 1961. Salah satu kemajuan Pengadilan Agama adalah keluarnya UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 7 Tahun 1989  dan keluarnya Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991).
                Pada zaman Reformasi, Peradilan Agama banyak mengalami kemajuan, yaitu dengan bersatunya Peradilan Agama ke Mahkamah Agung berdasarkan UU 35 Tahun 1999, maka seluruh administrasi yang dahulunya dari Depag telah beralih ke Mahkamah Agung RI. Dan pada tahun 2006 keluar pula UU No. 3 Tahun 2006, yang memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk menangani perkara ekonomi syariah dan perkara tertentu seperti jinayat. Pada tahun 2009 DPR dan Pemerintah kembali merumuskan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama. Dengan demikian eksistensi Pengadilan Agama secara legalitas telah kuat di Indonesia.







Ditulis Oleh : Lanka Asmar ~ Deskripsi Blog Anda

Artikel Sejarah Peradilan Agama dari masa Kesultanan sampai sekarang ini diposting oleh Lanka Asmar pada hari Senin, 05 September 2011. Terimakasih atas kunjungan Anda serta kesediaan Anda membaca artikel ini. Kritik dan saran dapat anda sampaikan melalui kotak komentar.

:: Get this widget ! ::

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar