Selamat Datang di Blog Lanka Asmar

HAKIM PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Kamis, 22 September 2011

RUMUSAN HASIL DISKUSI KELOMPOK BIDANG PERADILAN AGAMA (KOMISI II)

          Rapat Kerja  Nasional Mahkamah Agung  RI  dengan Jajaran Pengadilan dari 4 (empat) Lingkungan  Peradilan seluruh Indonesia  di Jakarta,  dengan  tema “Meningkatkan  Peran Pengadilan Tingkat Banding Sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung“, pada hari ini Rabu tanggal 21 September 2011: 

Memperhatikan :

Membaca           :     
      1.   Pengarahan Ketua Mahkamah Agung – RI.
2.   Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah Agung  Bidang Yudisial.
3.   Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial.
4.   Pengarahan Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pengawasan 
5.   Pengarahan Ketua Muda Mahkamah Agung  Bidang Pembinaan

Paparan yang disajikan :

  1. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama (ULDILAG) MARI.  (Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.) 
  2. Hakim Agung Prof. Dr. Abdul Manan, S.H. S.IP., M.Hum  (Eksekusi dan Lelang dalam Hukum Acara Perdata)  
  3. Hakim Agung Dr. H. Habiburrahman, S.H., M.Hum. (Permasalahan Hukum Perkawinan dalam Praktik Pengadilan Agama)  
  4. Hakim Agung Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.  (Hiyal Asy-Syar`Iah Dalam Praktik Hibah dan Wasiat)  
  5. Hakim Agung Drs. Hamdan, S.H., M.H.   (Problematika Pelaksanaan Hukum Jinayat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)  
  6. Dirjen Badan Peradilan Agama MA-RI. (Drs. H. Wahyu Widiana, MA) 
Mendengar
Menimbang :     
 Tanggapan para peserta serta penjelasan dari
a.   Pemakalah.
b.   Nara Sumber.

Perlu dirumuskannya diskusi dalam Komisi II atas topik-topik tersebut untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas   Peradilan baik di bidang Teknis maupun Non Teknis.  

                                   ME R U M U S K A N :
         I. Teknis Judisial.
A.  Hukum Formal.
  1. Untuk menghindari terjadinya kerugian pihak penggugat yang telah mengeluarkan  biaya  perkara, majelis Hakim  agar bersikap  aktif memberi nasehat kepada  penggugat, untuk memperbaiki  surat gugat yang  belum  memenuhi syarat  sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 119 HIR, atau Pasal 143 Rbg, serta Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No 48 Tahun 2009,  sehingga Majelis Hakim tidak begitu saja  dengan mudah menjatuhkan putusan tidak menerima gugatan Penggugatan (NO). 
  2. Pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa berupa barang tidak bergerak perlu dilakukan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah selesai pemeriksaan alat bukti, dengan tujuan untuk mengetahui secara pasti identitas objek sengketa (letak, luas dan batas-batasnya),  agar identitas objek sengketa dalam amar  putusan sesuai dengan keadaan dilapangan sehingga memudahkan pelaksanaan eksekusi.
  3.  Penyusunan  putusan harus singkron dan  selaras antara  duduk  perkara, pertimbangan hukum dan amar putusan, termasuk mengenai eksepsi, konvensi dan rekonvensi. 
  4. Pengadilan harus berupaya  untuk menghilangkan hambatan-hambatan intern maupun ekstern dalam pelaksanaan eksekusi. 
  5. Hakim  dalam melaksanakan tugas  pokok:  memeriksa, mengadili perkara  agar menguasai hukum materiil dan formal sehingga  terhindar  dari hillah syariyyah yang bertentangan dengan hukum syar’i.
  6. Majelis Hakim dalam memimpin persidangan, agar selektif dalam mengabulkan permohonan penundaan sidang dari pihak berperkara yang tidak didasarkan alasan hukum dan akan menghambat kelancaran persidangan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 159(4) HIR/ Pasal 186 Rbg.
  7. Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi, baik dalam negeri maupun luar negeri untuk meningkatkan pengetahuan Hakim dalam bidang Ekonomi Syariah.
  8. Hakim harus hati-hati dalam merumuskan amar putusan, supaya putusan tersebut dapat dijalankan dan tidak merugikan para pihak yang berperkara 
B. Hukum Materiil
  1. Pengadilan Agama dalam memeriksa permohonan Istbat Nikah sedapat mungkin agar dilakukan secara hati-hati dengan meneliti terpenuhi tidaknya syarat dan rukun menurut hukum islam dan peraturan perundangan yang berlaku agar tidak terjadi penyelundupan hukum.
  2. Dalam rangka pelayanan hukum bagi WNI khususnya TKI di luar negeri untuk kepentingan dekumentasi keimigrasian perlu optimalisasi sidang itsbat nikah (pengesahan perkawinan) termasuk monitoring dan penyempurnaannya.
  3. Perkara wali adhol tetap dilaksanakan secara voluntair atas dasar prinsip memudahkan orang yang akan melaksanakan perkawinan. Adapan perlindungan hak orangtua selaku wali telah diberikan oleh undang-undang melalui lembaga pencegahan perkawinan dan pembatalan perkawinan.
  4. Pengangkatan anak dalam hukum Islam adalah bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan anak serta harus memperhatikan UU No. 23 Tahun 1986 tentang Perlindungan Anak dan tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua aslinya.
  5. Berkas perkara di Pengadilan Agama baik diajukan upaya hukum atau tidak, sejak bulan Maret 2011 harus dilengkapi dengan dokumen elektronik.
  6. Permohonan peninjauan kembali harus diajukan secara tertulis disertai dengan risalah peninjauan kembali.
  7. Bagi hakim yang memeriksa perkara jinayat di Aceh agar selalu mempertimbangkan aspek-aspek baik aspek struktural, substansial, dan kultural. Maka yang menyangkut kelembagaan hukum dan aparatur hukum ( aspek struktural ) diharapkan Mahkamah Agung RI untuk melengkapi segala atribut hukum dalam melaksanakan kewenangan mengadili perkara jinayah dan menyediakan sumber daya manusia profesional yang memadai melalui rekrutmen dan pelatihan hukum jinayat kepada Hakim yang telah dan akan ditugaskan di Aceh
II. Non Teknis.
  1. Dalam rangka fungsionalisasi peran Pengadilan Tingkat Banding sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung perlunya dukungan anggaran, sarana, dan prasarana yang memadai.
  2. Dalam rangka mendukung peran Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung, perlu segera adanya pendelegasian wewenang mutasi tenaga teknis (Panitera Pengganti, Panitera Muda, dan Juru Sita) pada tingkat tertentu.
  3. Setiap Ketua Pengadilan Tinggi Agama harus melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan 8 (delapan) program prioritas Reformasi Birokrasi di lingkungan Peradilan Agama dalam wilayah hukum masing-masing, yaitu:
    a. Penyelesaian perkara yang tepat waktu;
    b. Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik;
    c. Pengelolaan website demi keterbukaan informasi dan pelayanan publik;
    d. Pelaksanaan pelayanan meja informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan;
    e. Pelayanan publik yang prima;
    f. Implementasi SIADPA Plus sebagai automatisasi Pola Bindalmin;
    g. Pelaksanaan program “Justice for all” yang terdiri dari pelayanan erkara prodeo, pelayanan sidang  keliling dan pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), dan;
  4. Dalam rangka memepercepat pelaksanaan program-program prioritas reformasi birokrasi di lingkungan Peradilan Agama, seluruh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama mendukung penuh pelaksanaan program “Religious Court Reform Awards” yang dicanangkan oleh Ditjen Badilag yang terdiri dari:
    a. Religious Court Website Award;
    b. Religious Court Desk Information and Public Services Award;
    c. Religious Court Case Management Award;
    d. Religious Court Legal Aid Award.
  5. Dalam rangka meningkatkan penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama, perlu dilakukan rasionalisasi dalam penempatan tenaga teknis khususnya tenaga Hakim dikaitkan dengan beban kerja/jumlah perkara.
  6. SIADPA dan SIADPTA supaya dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal oleh semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama, untuk meningkatkan kecepatan pelayanan terhadap para pencari keadilan.
  7. Pembinaan Tehnis (BINTEK) yang dilasanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama, harus sesuai dengan arah pembinaan yang dilakukan oleh ULDILAG dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
  8. Untuk penyempurnaan Database Kepegawaian di lingkungan Peradilan Agama khususnya untuk tenaga tehnis, Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama harus mengawasi pelaksanaan/aplikasi SIMPEG Online Badilag, dengan cara melakukan validasi data secara online di wilayah masing-masing
  9. Ketua Pengadilan Tinggi Agama dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap tenaga tehnis (Hakim, Panitera, Jurusita) yang diduga melakukan pelanggaran erhadap Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2009, hendaknya berita acara pemeriksaan dilengkapi dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat kesimpulan dan rekomendasi, kemudian LHP tersebut dikirimkan kepada Badan Pengawasan yang tembusannya kepada Ditjen Badilag MAHKAMAH AGUNG RI
  10. Pelayanan “justice for all” melalui pelayanan prodeo, sidang keliling dan posbakum harus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas, sehingga semakin banyak orang miskin dan terpinggirkan yang mendapat pelayanan keadilan
  11. Pelayanan informasi kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama tidak boleh dilakukan secara langsung oleh aparat Peradilan Agama, akan tetapi harus melalui meja informasi. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga integritas aparat peradilan.
  12. Bagi para petugas meja informasi dan pelayanan publik perlu diadakan pelatihan. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang sama agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakan pencari keadilan.
  13. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di bidang Teknologi Informasi maka pelatihan-pelatihan dengan sistem DDTK atau mendatangkan instruktur yang ahli dari Pengadilan Tinggi Agama atau Ditjen Badilag perlu dilanjutkan.
  14. Para pimpinan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama bertekad untuk meningkatkan perhatian dan keterlibatan dalam pengembangan teknologi informasi dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas pokok.
  15. Dalam rangka menghadapi evaluasi reformasi birokrasi oleh tim quality insurance, maka seluruh jajaran Peradilan Agama harus mempersiapkan diri dengan memahami tupoksi masing-masing dan melengkapi semua data pendukung yang diperlukan.
  16. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, berkaitan dengan Keputusan Presiden No. 3 tahun 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Baru perlu segera dilaksanakan peresmian secara nasional.
  17. Dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum dan keadilan pada masyarakat wilayah hukum provinsi Bali serta meningkatkan peran Peradilan Tingkat Banding sebagai kawal Depan Mahkamah Agung RI, maka perlu segera dibentuk Pengadilan Tinggi Agama Bali di Denpasar.
Selengkapnya lihat di http://www.badilag.net/liputan-rakernas-2011/436-materi/8531-hasil-rumusan-komisi-ii-agama.html

    Ditulis Oleh : Lanka Asmar ~ Deskripsi Blog Anda

    Artikel RUMUSAN HASIL DISKUSI KELOMPOK BIDANG PERADILAN AGAMA (KOMISI II) ini diposting oleh Lanka Asmar pada hari Kamis, 22 September 2011. Terimakasih atas kunjungan Anda serta kesediaan Anda membaca artikel ini. Kritik dan saran dapat anda sampaikan melalui kotak komentar.

    :: Get this widget ! ::

    Tidak ada komentar:

    Poskan Komentar